Aturan Hukum Potongan Gaji Karyawan: Terlambat, Alpha, Kasbon, dan Denda Disiplin
Tindakan memotong gaji karyawan kerap menjadi instrumen utama yang diambil pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menegakkan kedisiplinan kerja. Mulai dari pemotongan uang kehadiran akibat keterlambatan jam kerja, pemotongan gaji pokok atas ketidakhadiran tanpa izin (mangkir/alpha), cicilan kasbon operasional, hingga ganti rugi atas kerusakan barang inventaris toko atau kafe. Namun, banyak pemilik usaha tidak menyadari bahwa pemotongan upah secara sepihak dan serampangan tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran ketenagakerjaan berat yang berisiko memicu sengketa hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) hingga gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Upah pada hakikatnya merupakan hak fundamental pekerja yang dilindungi oleh konstitusi dan perundang-undangan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengatur secara ketat tata cara, syarat sah, dan batasan nominal pemotongan upah. Memahami aturan potongan gaji karyawan terlambat alpha berlandaskan regulasi resmi bukan hanya menghindarkan pelaku usaha dari sanksi hukum perdata dan administratif, melainkan menciptakan sistem kompensasi yang adil, transparan, dan memotivasi produktivitas tim.
1. Landasan Hukum Pemotongan Upah: PP No. 36/2021 Pasal 54–65
Perlindungan pengupahan di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (sebagai regulasi turunan dari UU No. 13 Tahun 2003 jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja). Regulasi ini menetapkan asas perlindungan bahwa pemotongan upah oleh pengusaha hanya boleh dilakukan untuk pos-pos tertentu yang secara tegas diizinkan oleh undang-undang.
Berdasarkan Pasal 54 PP No. 36 Tahun 2021, pemotongan upah oleh pengusaha hanya dapat dilakukan untuk 6 hal:
- 1Denda keterlambatan atau pelanggaran disiplin kerja.
- 2Ganti rugi atas kerusakan barang atau kerugian aset perusahaan.
- 3Uang muka upah atau pinjaman (kasbon karyawan).
- 4Sewa rumah atau sewa barang milik perusahaan yang disewakan kepada pekerja.
- 5Utang atau cicilan utang pekerja kepada pihak ketiga atas dasar surat kuasa tertulis.
- 6Kelebihan pembayaran upah yang tidak disengaja oleh pihak manajemen.
Selain keenam pos perdata tersebut, pengusaha juga diwajibkan melakukan pemotongan mandatori atas kewajiban hukum publik, yaitu pajak penghasilan karyawan (PPh 21) dan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan maupun kesehatan (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan).
Batas Maksimal Pemotongan Gaji 50% (Pasal 65 PP 36/2021)
Hal paling krusial yang sering dilanggar oleh pemberi kerja UMKM adalah akumulasi potongan yang menghabiskan hampir seluruh penghasilan pekerja. Banyak kasus di mana karyawan hanya menerima sisa upah puluhan ribu rupiah atau bahkan minus karena tumpukan denda dan kasbon. Tindakan ini bertentangan secara mutlak dengan hukum ketenagakerjaan.
"Jumlah keseluruhan pemotongan Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 paling banyak 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran Upah yang diterima Pekerja/Buruh."
Ketentuan batas maksimal 50% ini bersifat imperatif (memaksa). Rasionalitas hukumnya adalah menjamin bahwa pekerja dan keluarganya tetap memiliki daya tahan finansial minimal untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok bulanan. Apabila total kewajiban potongan karyawan (gabungan denda, alpha, kasbon, dan ganti rugi) melampaui 50% dari penghasilan kotor pada periode gajian tersebut, maka sisa potongan wajib ditangguhkan atau dicicil pada periode penggajian bulan berikutnya.
2. Bedah Yuridis: 5 Jenis Potongan Gaji yang Sering Diterapkan UMKM
Agar pemotongan upah sah di mata hukum dan tidak digugat sebagai pemotongan ilegal (unlawful deduction), setiap jenis potongan wajib memenuhi parameter hukum masing-masing:
A. Denda Keterlambatan Masuk Kerja (Pasal 59 & 60 PP 36/2021)
Keterlambatan hadir merupakan masalah kedisiplinan paling umum di sektor ritel, kafe, bengkel, dan perkantoran. Pengusaha berhak menerapkan sanksi denda finansial atas keterlambatan, namun wajib memenuhi 3 syarat kumulatif:
- 1Wajib Tertuang Tertulis: Aturan denda, batasan toleransi menit keterlambatan, dan tarif denda wajib tercantum secara eksplisit dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Jika aturan denda hanya diumumkan secara lisan atau dibuat sepihak di grup WhatsApp tanpa pengesahan PP, maka pemotongan tersebut berstatus ilegal.
- 2Besaran Terukur & Masuk Akal: Nilai denda tidak boleh bersifat eksploitatif (misalnya telat 5 menit didenda 1 hari upah). Nilai denda harus proporsional dengan skala pelanggaran.
- 3Larangan untuk Keuntungan Pengusaha (Pasal 60): Uang hasil denda disiplin karyawan dilarang keras dinikmati oleh pemilik perusahaan atau dibukukan sebagai pos pendapatan/keuntungan bisnis. Seluruh dana denda wajib dikumpulkan dalam kas khusus yang digunakan semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan pekerja bersama (misalnya konsumsi rapat staf, dana rekreasi tim, atau kas santunan darurat karyawan).
B. Pemotongan Upah Akibat Mangkir/Alpha: Asas "No Work No Pay" (Pasal 40 PP 36/2021)
Dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia berlaku asas universal No Work No Pay sebagaimana termaktub dalam Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 40 PP No. 36/2021: upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan.
Jika pekerja tidak hadir bekerja tanpa izin, tanpa kabar, atau menolak bertugas tanpa alasan yang sah (berstatus alpha/mangkir), pengusaha berhak untuk tidak membayarkan upah pada hari-hari ketidakhadiran tersebut.
Namun, pengusaha DILARANG memotong upah apabila ketidakhadiran pekerja disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan oleh undang-undang:
- •Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter resmi.
- •Cuti resmi tahunan yang disetujui.
- •Cuti haid hari pertama dan kedua bagi pekerja perempuan yang merasakan sakit.
- •Cuti melahirkan (3 bulan) atau istirahat pasca keguguran (1,5 bulan).
- •Menikahkan diri sendiri (dibayar 3 hari), menikahkan anak (2 hari), khitanan anak (2 hari), pembaptisan anak (2 hari).
- •Istri melahirkan atau mengalami keguguran kandungan (dibayar 2 hari).
- •Suami/istri, orang tua/mertua, anak, atau menantu meninggal dunia (dibayar 2 hari).
- •Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia (dibayar 1 hari).
- •Menjalankan kewajiban ibadah keagamaan yang diwajibkan oleh agamanya.
Untuk karyawan yang mangkir tanpa izin sah, rumus pemotongan upah proporsional bulanan adalah:
Selain potongan upah pokok proporsional, tunjangan tidak tetap berbasis kehadiran (seperti uang makan harian dan transport) secara otomatis tidak dibayarkan untuk hari di mana pekerja absen.
C. Pemotongan Kasbon / Pinjaman Karyawan (Pasal 63 PP 36/2021)
Kasbon adalah fasilitas uang muka atau pinjaman darurat yang lazim diberikan UMKM kepada staf. Pemotongan cicilan kasbon pada slip gaji bulanan sah secara hukum dengan ketentuan:
- •Harus didasari oleh bukti kesepakatan pinjaman tertulis atau formulir tanda terima kasbon yang ditandatangani karyawan.
- •Memuat klausul surat kuasa pemotongan gaji secara eksplisit dengan rincian tenor cicilan dan nominal per bulan.
- •Jumlah cicilan bulanan yang dipotong tidak boleh membuat total seluruh potongan melebihi batas 50% upah bulanan pekerja.
D. Pemotongan Ganti Rugi Kerusakan Aset / Barang (Pasal 61 PP 36/2021)
Sering kali terjadi kasus piring/gelas kafe pecah, mesin kasir rusak, atau inventaris operasional hilang akibat kecerobohan staf. Pengusaha dapat menuntut ganti rugi melalui pemotongan upah dengan syarat:
- •Terbukti adanya kelalaian nyata atau kesengajaan (gross negligence) dari pekerja yang bersangkutan, bukan akibat kerusakan wajar karena usia pemakaian (wear and tear) atau musibah di luar kendali (force majeure).
- •Ketentuan mengenai mekanisme pembuktian dan skema ganti rugi harus telah diatur sebelumnya dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan.
- •Besaran pemotongan ganti rugi per bulan tetap tunduk pada batas maksimal kumulatif 50% dari total upah bulanan.
E. Pemotongan Kewajiban Hukum Publik (Pajak & BPJS)
Pemotongan ini bersifat wajib berdasarkan mandat undang-undang republik:
- •BPJS Ketenagakerjaan: Pemotongan porsi pekerja sebesar 2% untuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan 1% untuk Jaminan Pensiun (JP). Pelajari selengkapnya di Panduan Lengkap Iuran BPJS Ketenagakerjaan UMKM: Rumus, Persentase, dan Denda Keterlambatan.
- •BPJS Kesehatan: Pemotongan porsi pekerja sebesar 1% dari upah bulanan.
- •Pajak PPh 21: Pemotongan PPh 21 berdasarkan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) 2024 sesuai PP No. 58 Tahun 2023.
3. Tabel Komparasi: Potongan Gaji Legal vs Ilegal / Dilarang
Berikut matriks komparasi yuridis yang membedakan potongan gaji yang diperbolehkan undang-undang dengan praktik pemotongan liar yang dilarang keras:
| Jenis Potongan | Dasar Regulasi Resmi | Syarat Sah Legalitas | Batas Maksimal Nominal | Status Hukum |
|---|---|---|---|---|
| Pajak Penghasilan (PPh 21) | UU PPh jo. PP 58/2023 | Dihitung akurat sesuai skema TER bulanan / tarif resmi | Sesuai perhitungan pajak terutang | Legal (Mandatori) |
| Iuran BPJS Ketenagakerjaan | PP 44/2015 & PP 45/2015 | Terdaftar resmi pada portal BPJS Ketenagakerjaan | 2% JHT + 1% JP dari upah pokok | Legal (Mandatori) |
| Iuran BPJS Kesehatan | Perpres 64/2020 jo. Perpres 82/2018 | Kepesertaan aktif fasilitas kesehatan | 1% dari upah (plafon max Rp 12 juta) | Legal (Mandatori) |
| Mangkir / Alpha (No Work No Pay) | Pasal 40 PP 36/2021 & Pasal 93 UU 13/2003 | Ketidakhadiran tanpa surat dokter / tanpa izin sah | Proporsional hari kerja terhadap upah | Legal |
| Denda Keterlambatan Masuk Kerja | Pasal 59 & 60 PP 36/2021 | Tercantum di PK/PP/PKB; dana disalurkan untuk kesejahteraan pekerja | Masuk batas akumulasi total max 50% | Legal Bersyarat |
| Cicilan Kasbon / Pinjaman | Pasal 63 PP 36/2021 | Perjanjian tertulis & surat kuasa potong gaji ditandatangani staf | Masuk batas akumulasi total max 50% | Legal Bersyarat |
| Ganti Rugi Kerusakan Aset | Pasal 61 PP 36/2021 | Terbukti kelalaian/kesengajaan & diatur tertulis dalam PP/PKB | Masuk batas akumulasi total max 50% | Legal Bersyarat |
| Denda Tanpa Regulasi Tertulis | Bertentangan dgn Pasal 59 PP 36/2021 | Diterapkan sepihak / mendadak tanpa tercantum dalam PK/PP | Berapapun nominalnya | Ilegal (Batal Demi Hukum) |
| Denda Masuk Kas Pribadi Pengusaha | Melanggar Pasal 60 PP 36/2021 | Dana denda dinikmati bos / masuk keuntungan perusahaan | Berapapun nominalnya | Ilegal & Pelanggaran Pidana |
| Pemotongan Cuti Sakit Berijazah Dokter | Melanggar Pasal 40 ayat (2) PP 36/2021 | Pekerja sakit melampirkan surat dokter resmi | Dipotong gaji harian | Ilegal (Pelanggaran Hak Upah) |
| Total Seluruh Potongan > 50% Upah | Melanggar Pasal 65 PP 36/2021 | Akumulasi potongan membuat upah tersisa < 50% | Melebihi plafon perlindungan 50% upah | Ilegal & Cacat Hukum |
4. Simulasi Studi Kasus Nyata: Perhitungan Potongan Karyawan Kafe UMKM
Untuk memahami penerapan hukum potongan gaji dalam praktik bisnis operasional, mari kita telaah studi kasus nyata pada unit usaha F&B: "Kedai Kopi Seduh Nusantara" di Bandung (mempekerjakan 8 barista dan staf kasir).
Profil Karyawan & Skema Kompensasi
- •Nama Karyawan: Bayu Wicaksono
- •Posisi: Barista & Kasir Shift Pagi (Status: PKWT Kontrak)
- •Status Pajak: TK/0 (Belum Menikah, Tanpa Tanggungan)
- •Periode Payroll: 01 September 2026 – 30 September 2026 (25 hari kerja operasional)
- •Struktur Upah Bulanan:
- Gaji Pokok: Rp 2.800.000 - Tunjangan Jabatan (Tunjangan Tetap): Rp 300.000 - Total Upah Tetap = Rp 2.800.000 + Rp 300.000 = Rp 3.100.000 - Tunjangan Uang Makan & Transport (Tunjangan Tidak Tetap Kehadiran): Rp 20.000 / hari kehadiran (maksimal Rp 500.000 jika hadir penuh 25 hari). - Total Upah Bruto Standar = Rp 3.600.000.
Catatan Kehadiran & Pelanggaran Disiplin Bulan Ini
Sepanjang September 2026, catatan sistem presensi mencatat histori Bayu sebagai berikut:
- 1Hadir Tepat Waktu: 21 hari kerja.
- 2Terlambat Masuk Shift: 2 hari kerja (terlambat 45 menit pada tanggal 8 September dan 35 menit pada tanggal 14 September). Sesuai Peraturan Perusahaan (PP) Kedai Kopi Seduh Nusantara yang telah disahkan Disnaker, keterlambatan di atas 15 menit dikenakan sanksi denda disiplin sebesar Rp 15.000 per kejadian (dana dialokasikan ke kas sosial rekreasi staf).
- Denda keterlambatan = 2 × Rp 15.000 = Rp 30.000.
- 3Mangkir / Alpha (Tanpa Kabar & Tanpa Surat Dokter): 2 hari kerja (tanggal 19 dan 20 September).
- Hak tunjangan makan harian otomatis hangus untuk 2 hari = 2 × Rp 20.000 = Rp 40.000 tidak dibayarkan (tunjangan makan yang diterima hanya untuk 23 hari kerja = 23 × Rp 20.000 = Rp 460.000). - Pemotongan gaji pokok & tunjangan tetap proporsional atas 2 hari mangkir (no work no pay): (2 hari / 25 hari) × Rp 3.100.000 = Rp 248.000.
- 4Cicilan Kasbon Perlengkapan: Bayu memiliki pinjaman kasbon darurat sebesar Rp 600.000 dengan perjanjian tertulis dicicil selama 3 bulan sebesar Rp 200.000 / bulan.
- 5Kewajiban Iuran BPJS (Porsi Pekerja):
- JHT (2% × Rp 3.100.000) = Rp 62.000. - JP (1% × Rp 3.100.000) = Rp 31.000. - Total BPJS Ketenagakerjaan = Rp 93.000. - BPJS Kesehatan (1% × Rp 3.100.000) = Rp 31.000.
- 6Pajak PPh 21 (TER 2024):
- Penghasilan bruto Bayu berada di bawah Rp 5.400.000/bulan (Kategori TER A tarif 0%). - Potongan PPh 21 = Rp 0.
Verifikasi Batas Maksimal Pemotongan (Pasal 65 PP 36/2021)
Mari kita rekap seluruh pemotongan upah Bayu:
- •Potongan Alpha (No Work No Pay): Rp 248.000
- •Denda Disiplin Keterlambatan: Rp 30.000
- •Cicilan Kasbon Karyawan: Rp 200.000
- •Iuran BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan: Rp 124.000
- •Total Seluruh Pengurang Upah = Rp 602.000.
Penghasilan kotor (gross) Bayu bulan ini adalah Upah Tetap (Rp 3.100.000) + Tunjangan Makan 23 Hari (Rp 460.000) = Rp 3.560.000. Plafon maksimal pemotongan 50% sesuai Pasal 65 PP No. 36 Tahun 2021 adalah:
Karena total pemotongan sebesar Rp 602.000 jauh di bawah plafon maksimal Rp 1.780.000 (hanya sekitar 16,9% dari upah bruto), maka seluruh pemotongan tersebut 100% sah dan sesuai dengan hukum ketenagakerjaan.
Rincian Slip Gaji Bersih (Take Home Pay)
Berikut rincian penghitungan slip gaji resmi Bayu Wicaksono sebagaimana panduan baku di Cara Membuat Slip Gaji Karyawan yang Sah Sesuai Hukum & Komponen Wajibnya:
| KEDAI KOPI SEDUH NUSANTARA | BUKTI PEMBAYARAN UPAH (SLIP GAJI) | PERIODE: SEP 2026 |
|---|---|---|
| Data Karyawan | Penerimaan Upah (Earnings) | Rincian Potongan (Deductions) |
| Nama: Bayu Wicaksono | Gaji Pokok: Rp 2.800.000 | Potongan Alpha (2 Hari): Rp 248.000 |
| ID Staf: KSN-2026-008 | Tunjangan Jabatan: Rp 300.000 | Denda Disiplin Terlambat: Rp 30.000 |
| Jabatan: Barista & Kasir | Tunjangan Makan (23 Hari): Rp 460.000 | Cicilan Kasbon Staf: Rp 200.000 |
| Status: PKWT (Kontrak) | Upah Lembur: Rp 0 | BPJS Ketenagakerjaan (3%): Rp 93.000 |
| PTKP: TK/0 | Insentif Target: Rp 0 | BPJS Kesehatan (1%): Rp 31.000 |
| Total Bruto (Gross): | Rp 3.560.000 | Total Potongan: Rp 602.000 |
| GAJI BERSIH (TAKE HOME PAY): | Rp 2.958.000 | (Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) |
| Metode Pembayaran: | Transfer Bank BCA | Tanggal Bayar: 30 September 2026 |
Slip gaji diterbitkan secara elektronik dan sah sesuai mandat Pasal 53 PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
5. 4 Langkah Best Practice Menerapkan Potongan Disiplin Tanpa Sengketa
Agar penegakan disiplin waktu kerja tidak menimbulkan keresahan di kalangan karyawan atau berujung perselisihan hubungan industrial di Disnaker, pemilik usaha wajib menerapkan SOP tata kelola berikut:
1. Sosialisasikan Peraturan Perusahaan Sejak Hari Pertama: Cantumkan toleransi keterlambatan (misal toleransi 10–15 menit untuk kendala macet) dan mekanisme denda dalam buku saku karyawan atau lampiran kontrak kerja.
2. Gunakan Sistem Presensi Digital Terverifikasi: Tinggalkan buku absen kertas manual yang rentan titip absen atau manipulasi jam. Terapkan aplikasi absensi GPS mobile dengan verifikasi titik radius lokasi kerja dan deteksi biometrik wajah.
3. Terapkan Teguran Bertahap Sebelum Memotong Upah: Gunakan mekanisme Surat Peringatan (SP 1, SP 2, SP 3) untuk pelanggaran indisipliner kronis sebelum memberlakukan sanksi pemotongan denda berat.
4. Wajibkan Bukti Tertulis untuk Kasbon & Ganti Rugi: Sediakan formulir permohonan kasbon dan berita acara kerusakan aset yang ditandatangani karyawan sebelum nominal cicilan dipotong pada slip gaji bulanan.
6. Kelola Presensi GPS & Potongan Gaji Otomatis dengan BosGaji
Merekap data keterlambatan menit demi menit dari mesin fingerprint manual atau buku absensi kertas membutuhkan waktu berjam-jam saat akhir bulan. Selain rawan salah hitung, karyawan kerap meragukan transparansi potongan absensi yang tercantum pada slip gaji mereka.
Dengan aplikasi payroll BosGaji, pengelolaan kedisiplinan dan penggajian bisnis UMKM berjalan otomatis tanpa kerumitan:
- •Fitur Absensi GPS Mobile: Karyawan melakukan presensi datang dan pulang langsung dari smartphone masing-masing dengan kunci radius lokasi GPS akurat dan selfie anti-fake GPS.
- •Kalkulasi Toleransi Keterlambatan Otomatis: Sistem secara otomatis mendeteksi keterlambatan di atas batas toleransi dan menghitung potongan denda atau pengurangan tunjangan kehadiran harian secara presisi.
- •Penerapan Asas No Work No Pay Instan: Hari mangkir (alpha) langsung terhitung proporsional terhadap upah pokok dan tunjangan tanpa perlu hitungan kalkulator manual.
- •Plafon Keamanan Batas 50% Terintegrasi: Sistem otomatis memvalidasi agar akumulasi seluruh potongan tidak pernah menembus batas maksimal 50% sesuai mandat PP No. 36/2021.
- •Slip Gaji Digital PDF Terkirim ke WhatsApp: Rincian potongan disajikan secara transparan dan dokumen slip gaji berstandar perbankan langsung terkirim otomatis ke ponsel masing-masing karyawan secara aman.
Tinggalkan rekapitulasi manual yang melelahkan dan lindungi bisnis Anda dari sengketa ketenagakerjaan. Coba gratis hingga 5 karyawan dengan mendaftar di aplikasi payroll BosGaji atau hitung potensi penghematan waktu dan biaya operasional tim Anda melalui kalkulator ROI hemat.
Tinggalkan Perhitungan Payroll Manual & Rumus Rumit
Aplikasi BosGaji menghitung otomatis PPh 21 TER 2024, BPJS Ketenagakerjaan, upah lembur, dan menerbitkan slip gaji karyawan dalam hitungan detik.