BosGaji BosGaji
Pajak & Regulasi • 15 menit baca

Perbedaan PKWT dan PKWTT: Hak Uang Kompensasi Kontrak Habis Menurut UU Cipta Kerja

BG
Tim Ahli BosGaji
Share
Penandatanganan dokumen perjanjian kerja kontrak karyawan PKWT dan PKWTT
Foto: Unsplash / Gabrielle Henderson di Unsplash

Kekeliruan dalam mengklasifikasikan status hubungan kerja antara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) membawa konsekuensi hukum perdata perburuhan serta beban finansial mendadak bagi pemilik usaha. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021, paradigma kontrak kerja di Indonesia mengalami pergeseran radikal. PKWT yang selama ini diasumsikan bebas dari kewajiban pengeluaran pascakerja, kini mewajibkan pengusaha membayar Uang Kompensasi begitu masa kontrak berakhir atau saat perpanjangan dilakukan. Mengabaikan hak ini bukan hanya memicu sengketa hubungan industrial di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), melainkan melipatgandakan liabilitas perusahaan akibat denda dan potensi perubahan status karyawan kontrak menjadi karyawan tetap secara otomatis oleh putusan hukum.

Memahami perbedaan pkwt dan pkwtt aturan kompensasi secara komprehensif adalah langkah mitigasi risiko paling fundamental bagi operasional usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Struktur biaya ketenagakerjaan tidak lagi hanya menghitung gaji bulanan, melainkan harus mencadangkan liabilitas kompensasi kontrak sejak hari pertama karyawan menandatangani surat perjanjian kerja.


1. Landasan Hukum dan Batasan Durasi: PKWT vs PKWTT

Secara yuridis, pembeda paling mendasar antara PKWT dan PKWTT terletak pada sifat pekerjaan yang diperjanjikan serta batas waktu keberlakuan ikatan kerja tersebut.

Berdasarkan Pasal 56 UU No. 13/2003 jo. UU No. 6/2023, PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Pasal 5 PP No. 35/2021 membagi kategori pekerjaan PKWT menjadi dua klaster besar:

  1. 1Pekerjaan yang didasarkan atas jangka waktu:

- Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya tidak terlalu lama. - Pekerjaan yang bersifat musiman (bergantung musim/cuaca atau pesanan memuncak). - Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam tahap penjajakan.

  1. 2Pekerjaan yang didasarkan atas selesainya suatu pekerjaan tertentu:

- Pekerjaan yang sekali selesai. - Pekerjaan yang sifatnya sementara.

Hukum secara tegas melarang penerapan PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap, rutin, terus-menerus, dan merupakan bagian inti dari rantai proses produksi bisnis utama.

Terkait batas waktu, Pasal 8 PP No. 35/2021 menetapkan batasan baru: PKWT berdasarkan jangka waktu dapat dibuat untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. Jika kontrak awal berdurasi di bawah 5 tahun (misalnya 2 tahun), pengusaha dapat memperpanjang kontrak tersebut, asalkan total akumulasi jangka waktu kontrak awal ditambah seluruh perpanjangan tidak boleh melebihi 5 tahun. Ketentuan ini menghapus skema regulasi lama di UU 13/2003 yang membatasi kontrak awal maksimal 2 tahun dengan perpanjangan 1 tahun.

Sebaliknya, PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. PKWTT tidak dibatasi oleh durasi waktu tertentu dan hanya dapat berakhir apabila pekerja memasuki usia pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri (resign) sukarela sesuai prosedur, atau terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang memenuhi alasan legal perundang-undangan dengan kewajiban pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH).

Regulasi Resmi
Pasal 8 ayat (1) & (2) PP No. 35/2021:
PKWT berdasarkan jangka waktu dapat dibuat untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. Dalam hal jangka waktu PKWT akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai, pengusaha dapat memperpanjang jangka waktu PKWT dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

2. Ketentuan Masa Percobaan (Probation): Larangan Mutlak PKWT

Banyak pemilik bisnis UMKM terjebak dalam praktik salah kaprah: memberlakukan masa percobaan (probation) 3 bulan bagi karyawan yang dikontrak melalui skema PKWT. Tindakan ini merupakan pelanggaran hukum berat yang merugikan posisi pengusaha di mata hukum.

Berdasarkan Pasal 58 UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 jo. UU No. 6/2023 Cipta Kerja:

  • •PKWT dilarang mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
  • •Apabila dalam surat perjanjian PKWT dicantumkan klausul masa percobaan, maka klausul tersebut batal demi hukum.
  • •Konsekuensinya: masa kerja selama percobaan tersebut tetap dihitung sebagai masa kerja PKWT secara penuh, dan pengusaha tidak dapat memberhentikan pekerja di tengah jalan dengan dalih "gagal masa percobaan" tanpa membayar ganti rugi sisa masa kontrak.

Berbanding terbalik dengan PKWT, skema PKWTT memperbolehkan adanya masa percobaan kerja (probation) dengan kriteria ketat sesuai Pasal 60 UU Ketenagakerjaan:

  1. 1Masa percobaan hanya boleh disyaratkan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
  2. 2Pengusaha dilarang membayar upah pekerja di bawah upah minimum yang berlaku (merujuk pada regulasi resmi upah regional; baca rinciannya di Daftar UMR dan UMK Terbaru Seluruh Indonesia & Panduan Menentukan Standar Upah UMKM).
  3. 3Masa percobaan wajib dituangkan secara tertulis dalam surat perjanjian kerja atau surat pengangkatan. Jika hanya diucapkan secara lisan, maka klausul masa percobaan batal demi hukum dan karyawan langsung berstatus PKWTT tetap sejak hari pertama kerja.

3. Regulasi Hak Uang Kompensasi PKWT (PP No. 35/2021)

Sebelum disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja, pekerja kontrak yang masa kerjanya habis tidak memiliki hak atas pembayaran apa pun. Sejak PP No. 35 Tahun 2021 diundangkan, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja PKWT saat masa kontrak berakhir atau saat perpanjangan kontrak dilakukan.

Syarat dan Kriteria Kelayakan Kompensasi

Berdasarkan Pasal 15 PP No. 35/2021:

  • •Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja yang mempunyai masa kerja minimal 1 (satu) bulan secara terus-menerus.
  • •Jika PKWT diperpanjang, uang kompensasi untuk masa kontrak awal wajib dibayarkan terlebih dahulu sebelum masa perpanjangan berjalan. Saat masa perpanjangan selesai, kompensasi untuk masa perpanjangan dihitung dan dibayarkan tersendiri.
  • •Uang kompensasi tidak berlaku bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dipekerjakan melalui skema PKWT.

Rumus Hitungan Uang Kompensasi Resmi

Pasal 16 PP No. 35/2021 menetapkan formula baku perhitungan uang kompensasi berdasarkan masa kerja riil:

  1. 1Masa kerja 12 (dua belas) bulan terus-menerus:

Berhak atas 1 (satu) bulan upah penuh.

  1. 2Masa kerja 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan:

Dihitung secara prorata menggunakan rumus: Uang Kompensasi = (Masa Kerja / 12) x 1 Bulan Upah

  1. 3Masa kerja lebih dari 12 bulan (misal: 18 bulan, 24 bulan):

Dihitung secara proporsional dengan rumus: Uang Kompensasi = (Masa Kerja / 12) x 1 Bulan Upah

Komponen Upah yang Digunakan sebagai Dasar Hitungan

Komponen upah yang dijadikan acuan perhitungan uang kompensasi terdiri atas:

  • •Upah pokok dan tunjangan tetap; atau
  • •Upah tanpa tunjangan (upah bersih/clean wages) jika perusahaan menerapkan struktur gaji tunggal.
  • •Apabila upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, maka dasar perhitungannya adalah upah pokok saja.

Pastikan komponen gaji karyawan telah memenuhi ambang batas minimum dan perhitungan lembur reguler sesuai aturan ketenagakerjaan. Pelajari panduannya di artikel Standar Gaji dan Rumus Upah Lembur Karyawan Toko & Kafe UMKM Sesuai PP 35/2021.


4. Konsekuensi Pemutusan PKWT Sebelum Kontrak Berakhir

Risiko finansial terbesar pada skema PKWT bukan terjadi saat kontrak selesai secara wajar, melainkan saat salah satu pihak memutus ikatan kerja sebelum tanggal jatuh tempo kontrak.

Sesuai ketentuan Pasal 62 UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 jo. UU No. 6/2023 dan dipertegas dalam Pasal 17 PP No. 35/2021:

  1. 1Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu PKWT berakhir, pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
  2. 2Di samping kewajiban ganti rugi sisa masa kontrak tersebut, pengusaha tetap wajib membayarkan uang kompensasi yang besarannya dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja yang telah dijalani oleh pekerja hingga saat kontrak diputus.

Jika pengusaha memecat pekerja kontrak di bulan ke-7 dari kontrak 12 bulan, maka pengusaha terkena double financial liability: membayar sisa gaji 5 bulan berjalan sebagai ganti rugi Pasal 62, ditambah uang kompensasi proporsional 7 bulan kerja.


5. Pengecualian Khusus Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Pemerintah menyadari beban likuiditas yang dihadapi pelaku usaha skala kecil. Oleh karena itu, terdapat klausul pengecualian dalam Pasal 15 ayat (5) PP No. 35/2021:

Besaran uang kompensasi untuk pekerja/buruh pada usaha mikro dan usaha kecil diberikan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Poin krusial yang wajib dipahami pemilik UMKM:

  • •Klausul ini bukan berarti membebaskan UMKM dari kewajiban membayar kompensasi sama sekali.
  • •Pengecualian hanya berlaku pada nominal atau persentase kompensasi, yang tidak harus mengikuti formula kaku (Masa Kerja / 12) x Upah.
  • •Kesepakatan nominal ini wajib dituangkan secara tertulis di dalam draf kontrak kerja PKWT sejak awal, atau melalui adendum tertulis yang disepakati bersama. Tanpa adanya klausul tertulis yang menetapkan besaran alternatif, pekerja UMKM berhak menuntut kompensasi dengan formula reguler penuh sesuai hukum ketenagakerjaan umum.
  • •Kriteria Usaha Mikro dan Kecil mengacu pada batasan modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Tips Praktis
Proteksi Hukum Pemilik UMKM:
Cantumkan pasal spesifik dalam kontrak kerja: "Mengingat Perusahaan berstatus Usaha Mikro dan Kecil sesuai PP No. 7/2021, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (5) PP No. 35/2021, Para Pihak sepakat bahwa Uang Kompensasi akhir kontrak diberikan sebesar [Nominal/Persentase yang Disepakati] yang dibayarkan pada saat tanggal pengakhiran hubungan kerja."

6. Tabel Komparasi Menyeluruh: PKWT vs PKWTT

Berikut adalah ringkasan matriks yuridis dan operasional yang membedakan PKWT dan PKWTT secara komprehensif:

Aspek KomparasiPKWT (Pekerja Kontrak)PKWTT (Pekerja Tetap)Dasar Hukum
Sifat PekerjaanSementara, musiman, sekali selesai, maksimal 5 tahun akumulasi.Bersifat tetap, terus-menerus, dan merupakan proses inti bisnis.Pasal 56 & 59 UU 13/2003 jo. UU 6/2023
Bentuk PerjanjianWajib tertulis, menggunakan bahasa Indonesia, bermeterai.Dapat dibuat secara tertulis maupun lisan (wajib surat pengangkatan).Pasal 57 & 63 UU Ketenagakerjaan
Masa Percobaan (Probation)Dilarang keras. Jika ada, klausul batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.Diperbolehkan maksimal 3 bulan, wajib digaji minimal UMK/UMR.Pasal 58 & 60 UU Ketenagakerjaan
Kompensasi Selesai KontrakWajib diberikan (minimal 1 bulan kerja berjalan), rumus prorata.Tidak ada. Hak karyawan berupa Pesangon/UPMK saat terjadi PHK.Pasal 15-17 PP No. 35/2021
Ganti Rugi Putus Kontrak DiniPihak yang memutus wajib bayar sisa upah kontrak + kompensasi berjalan.Tidak ada sisa kontrak; mengikuti mekanisme penyelesaian PHK dan pesangon.Pasal 62 UU Ketenagakerjaan
Pencatatan ke DisnakerWajib dicatatkan secara daring/luring ke Disnaker maks. 3 hari kerja sejak penandatanganan.Tidak ada kewajiban pencatatan kontrak individual ke Disnaker.Pasal 14 PP No. 35/2021
Kewajiban Jaminan SosialWajib diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan (JKK, JKM, JHT) & BPJS Kesehatan.Wajib diikutsertakan seluruh program BPJS termasuk Jaminan Pensiun (JP).UU BPJS & Regulasi Ketenagakerjaan

Selain uang kompensasi, pengusaha wajib memastikan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan karyawan. Skema perhitungan premi dapat dipelajari di Panduan Lengkap Iuran BPJS Ketenagakerjaan UMKM: Rumus, Persentase, dan Denda Keterlambatan.


7. Simulasi Studi Kasus Riil UMKM: Hitungan Finansial Kompensasi

Untuk melihat dampak riil dari implementasi aturan ini, simak tiga skenario kasus pada sebuah bisnis F&B berbadan hukum PT Perorangan, "Kopi Seduh Nusantara", yang mempekerjakan karyawan dengan upah pokok Rp4.500.000 per bulan (tanpa tunjangan lain/clean wage).

Data Acuan Bisnis:
Nama Usaha: PT Kopi Seduh Nusantara (UMKM Non-Pengecualian Khusus)
Komponen Gaji: Rp4.500.000 per bulan
Formula Baku: (Masa Kerja / 12) x 1 Bulan Upah

Kasus 1: Barista (Kontrak Penuh 12 Bulan Selesai Sesuai Jadwal)

Karyawan A bekerja sebagai Barista dengan durasi kontrak PKWT tepat 12 bulan (1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024). Pada akhir masa kontrak, manajemen memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak.

  • •Masa Kerja: 12 bulan
  • •Formula: (12 / 12) x Rp4.500.000
  • •Uang Kompensasi Wajib Dibayar: Rp4.500.000
  • •Pencairan: Wajib diserahkan bersamaan dengan pembayaran gaji bulan terakhir (Desember 2024).

Kasus 2: Kitchen Cook (Kontrak Diputus Sepihak di Bulan ke-8)

Karyawan B dikontrak selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari 2024. Pada akhir bulan Agustus 2024 (setelah bekerja genap 8 bulan), pemilik kafe melakukan restrukturisasi menu dan mengakhiri kontrak Karyawan B secara sepihak.

Konsekuensi finansial yang wajib dibayarkan perusahaan mencakup dua komponen:

  1. 1Ganti Rugi Sisa Masa Kontrak (Pasal 62 UU Ketenagakerjaan):

Sisa kontrak = September s.d. Desember (4 bulan). Ganti Rugi = 4 bulan x Rp4.500.000 = Rp18.000.000

  1. 2Uang Kompensasi Proporsional (Pasal 17 PP 35/2021):

Masa kerja berjalan = 8 bulan. Kompensasi = (8 / 12) x Rp4.500.000 = Rp3.000.000

  • •Total Liabilitas Finansial yang Wajib Dibayar:

Rp18.000.000 + Rp3.000.000 = Rp21.000.000

Kesalahan memutus kontrak PKWT secara sepihak terbukti melipatgandakan beban pengeluaran kas operasional bisnis hingga hampir 5 kali lipat upah bulanan pekerja.

Kasus 3: Kasir (Kontrak Diperpanjang Setelah 6 Bulan Pertama)

Karyawan C menandatangani kontrak awal berdurasi 6 bulan (1 Januari 2024 – 30 Juni 2024). Menjelang kontrak habis, manajemen memutuskan memperpanjang kontrak selama 6 bulan berikutnya (1 Juli 2024 – 31 Desember 2024).

  • •Tahap 1 (Saat Kontrak Pertama Habis per 30 Juni 2024):

Pengusaha wajib mencairkan kompensasi termin pertama sebelum perpanjangan berlaku: Kompensasi Termin 1 = (6 / 12) x Rp4.500.000 = Rp2.250.000

  • •Tahap 2 (Saat Perpanjangan Habis per 31 Desember 2024):

Jika setelah perpanjangan 6 bulan kontrak selesai sepenuhnya: Kompensasi Termin 2 = (6 / 12) x Rp4.500.000 = Rp2.250.000

  • •Total Akumulasi Kompensasi: Rp4.500.000 (dibayarkan dalam dua kali termin terpisah).

8. Aspek Pajak Penghasilan (PPh 21) atas Uang Kompensasi PKWT

Aspek perpajakan atas Uang Kompensasi PKWT kerap menimbulkan kebingungan bagi praktisi payroll. Penting digarisbawahi: Uang Kompensasi PKWT tidak diperlakukan sama dengan Uang Pesangon PHK.

Uang pesangon PHK dikenakan tarif PPh Pasal 21 Final berdasarkan PP No. 68 Tahun 2009 (penghasilan bruto hingga Rp50.000.000 dikenakan tarif 0%). Sementara itu, Uang Kompensasi berakhirnya kontrak PKWT dikategorikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai penghasilan teratur atau tidak teratur yang diterima oleh pegawai tetap/pegawai kontrak, sehingga perhitungannya:

  1. 1Digabungkan dengan penghasilan bruto bulanan karyawan pada masa pajak saat kompensasi dibayarkan.
  2. 2Dikenakan pemotongan PPh 21 menggunakan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Bulanan sesuai Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 jo. PMK No. 168 Tahun 2023.

Kesalahan dalam memotong pajak kompensasi menggunakan tarif pesangon final 0% akan mengakibatkan status SPT Masa PPh 21 perusahaan menjadi kurang bayar dan berisiko terkena sanksi denda bunga administrasi pajak.


9. Otomatisasi Kontrak Kerja dan Kompensasi Payroll dengan BosGaji

Mengelola kepatuhan PKWT dan PKWTT menggunakan pencatatan manual di spreadsheet menghadirkan tiga risiko fatal bagi operasional UMKM:

  • •Keterlambatan Tracking Masa Kontrak: Melewati batas waktu perpanjangan tanpa adendum resmi berpotensi mengubah status pekerja kontrak menjadi PKWTT permanen demi hukum.
  • •Kekeliruan Hitung Kompensasi Prorata: Kesalahan pembagian bulan kerja atau salah menetapkan dasar komponen upah memicu friksi internal dan tuntutan ketenagakerjaan.
  • •Cashflow Shock: Tidak adanya sistem pencadangan (accrual balance) membuat kas usaha terganggu saat beberapa kontrak karyawan berakhir serentak di bulan yang sama.

Untuk mengeliminasi celah administratif dan risiko yuridis tersebut, aplikasi payroll BosGaji menghadirkan ekosistem manajemen personalia dan penggajian yang dirancang khusus sesuai regulasi ketenagakerjaan Indonesia.

Melalui BosGaji, Anda dapat mengoptimalkan tata kelola SDM usaha secara akurat:

  • •Automated Contract Expiry Alert: Sistem memberikan notifikasi berkala (H-60, H-30) sebelum masa berlaku kontrak PKWT karyawan berakhir, memberi waktu yang memadai untuk evaluasi kinerja atau negosiasi perpanjangan.
  • •Auto-Calculated Compensation Engine: Kalkulasi uang kompensasi berjalan secara otomatis berdasarkan formula resmi PP 35/2021 (Masa Kerja / 12) x Upah, meminimalisasi potensi human error dalam perhitungan manual.
  • •Pencadangan Finansial Real-Time: Dasbor analitik BosGaji membantu pemilik usaha memonitor liabilitas kompensasi berjalan setiap bulan, menjaga kestabilan arus kas operasional.
  • •Sinkronisasi Absensi & Payroll Terpadu: Terintegrasi langsung dengan absensi karyawan berbasis geolokasi melalui fitur absensi GPS, seluruh data kehadiran, kalkulasi upah lembur, potongan PPh 21 skema TER, iuran BPJS, hingga uang kompensasi terproses secara otomatis ke dalam slip gaji digital karyawan.

Kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan bukan lagi beban operasional yang rumit. Kelola administrasi kontrak kerja karyawan secara tertib, lindungi bisnis Anda dari sanksi hukum, dan pastikan hak karyawan tersalurkan secara presisi menggunakan BosGaji.

Solusi Otomatis BosGaji

Tinggalkan Perhitungan Payroll Manual & Rumus Rumit

Aplikasi BosGaji menghitung otomatis PPh 21 TER 2024, BPJS Ketenagakerjaan, upah lembur, dan menerbitkan slip gaji karyawan dalam hitungan detik.

Topik Terkait: #pkwt pkwtt #uu cipta kerja #uang kompensasi #kontrak kerja

Artikel Terkait Lainnya