Daftar UMR dan UMK Terbaru Seluruh Indonesia & Panduan Menentukan Standar Upah UMKM
Banyak pemilik usaha mikro dan kecil mengira pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Kabupaten/Kota (UMK) langsung mewajibkan mereka membayar gaji staf setara standar industri korporasi. Padahal, regulasi ketenagakerjaan memberikan aturan khusus bagi skala usaha mikro dan kecil (UMK).
Berdasarkan Pasal 90B UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) jo. PP No. 36 Tahun 2021 dan PP No. 51 Tahun 2023, pengusaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban membayar upah minimum reguler. Gaji karyawan dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dan pekerja, dengan syarat tidak berada di bawah ambang batas hidup layak yang dihitung dari data Badan Pusat Statistik (BPS).
Berikut rekapitulasi UMP dan UMK terbaru di berbagai daerah, batas bawah legal pengupahan UMKM, serta cara menyusun struktur upah yang aman dari risiko sengketa hubungan industrial.
Ketentuan Upah Minimum bagi Usaha Mikro dan Kecil
Pengecualian upah minimum tidak berlaku untuk semua bisnis. Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 membatasi status ini hanya untuk dua skala:
- •Usaha Mikro: Modal usaha maksimal Rp1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp2 miliar.
- •Usaha Kecil: Modal usaha lebih dari Rp1 miliar hingga Rp5 miliar atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar hingga Rp15 miliar.
Usaha yang modal atau omzetnya melebihi batas tersebut masuk kategori usaha menengah atau besar, sehingga wajib membayar upah sekurang-kurangnya sebesar UMK kabupaten/kota setempat.
Upah pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dengan dua batas bawah mutlak:
1. Paling sedikit 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat tingkat provinsi.
2. Nilai upah yang disepakati minimal 25% di atas garis kemiskinan provinsi (125% garis kemiskinan).
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 dan Permenaker No. 16 Tahun 2024 yang menetapkan penyesuaian upah minimum rata-rata nasional sebesar 6,5%, prinsip pengecualian usaha mikro dan kecil ini tetap berlaku sebagai instrumen pelindungan agar bisnis rintisan tetap beroperasi dan menyerap tenaga kerja.
Daftar UMP dan Rentang UMK di 15 Provinsi Utama
Di bawah hukum ketenagakerjaan, istilah resmi yang dipakai adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan gubernur dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang nilainya berada di atas UMP.
Tabel berikut merangkum data penetapan upah minimum resmi terbaru serta estimasi batas bawah upah kesepakatan UMK (50% rata-rata konsumsi per kapita BPS) di 15 provinsi pusat ekonomi:
| Provinsi | UMP Terbaru (Rp) | UMK Tertinggi (Rp) | UMK Terendah (Rp) | Batas Bawah Upah UMK Legal (50% Rata-rata Konsumsi Prov) |
|---|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | 5.396.761 | 5.396.761 (Tunggal) | 5.396.761 (Tunggal) | ~Rp1.610.000 |
| Jawa Barat | 2.191.232 | 5.690.753 (Kota Bekasi) | 2.204.754 (Kota Banjar) | ~Rp1.160.000 |
| Jawa Tengah | 2.169.348 | 3.454.827 (Kota Semarang) | 2.170.475 (Banjarnegara) | ~Rp1.050.000 |
| Jawa Timur | 2.305.984 | 5.032.635 (Kota Surabaya) | 2.313.895 (Situbondo) | ~Rp1.150.000 |
| Banten | 2.905.119 | 5.128.084 (Kota Cilegon) | 3.172.384 (Kab. Lebak) | ~Rp1.215.000 |
| D.I. Yogyakarta | 2.264.080 | 2.655.042 (Kota Yogyakarta) | 2.264.080 (Gunungkidul/UMP) | ~Rp1.120.000 |
| Bali | 2.996.560 | 3.534.339 (Kab. Badung) | 2.996.560 (Bangli/UMP) | ~Rp1.300.000 |
| Sumatera Utara | 2.992.599 | 4.014.072 (Kota Medan) | 2.992.599 (Pakpak Bharat/UMP) | ~Rp1.110.000 |
| Sumatera Barat | 2.994.193 | 2.994.193 (Merujuk UMP) | 2.994.193 (Merujuk UMP) | ~Rp1.130.000 |
| Riau | 3.508.775 | 4.989.768 (Kota Dumai) | 3.570.088 (Kep. Meranti) | ~Rp1.360.000 |
| Sumatera Selatan | 3.681.570 | 3.916.634 (Kota Palembang) | 3.681.570 (Merujuk UMP) | ~Rp1.190.000 |
| Kalimantan Timur | 3.579.313 | 3.701.509 (Balikpapan) | 3.579.313 (Mahakam Ulu/UMP) | ~Rp1.450.000 |
| Kalimantan Barat | 2.878.286 | 3.049.095 (Kota Pontianak) | 2.878.286 (Kayong Utara/UMP) | ~Rp1.075.000 |
| Sulawesi Selatan | 3.657.527 | 3.880.595 (Kota Makassar) | 3.657.527 (Merujuk UMP) | ~Rp1.225.000 |
| Papua | 4.285.848 | 4.285.848 (Merujuk UMP) | 4.285.848 (Merujuk UMP) | ~Rp1.585.000 |
Catatan: Angka UMP/UMK merujuk pada penetapan resmi pasca-Permenaker No. 16 Tahun 2024. Data rata-rata konsumsi bersumber dari rilis BPS (Susenas). Untuk wilayah kabupaten/kota tanpa penetapan UMK terpisah, dasar upah minimum merujuk langsung ke besaran UMP.
Rumus dan Cara Menghitung Batas Gaji Minimal UMKM
Agar kontrak kerja memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dibatalkan dalam perselisihan ketenagakerjaan, nilai upah yang disepakati harus memenuhi ambang batas:
Batas Bawah Upah = Nilai Tertinggi antara:
1. 50% × Rata-rata Konsumsi Provinsi, ATAU
2. 125% × Garis Kemiskinan Provinsi (minimal 25% di atas garis kemiskinan)
Keduanya dihitung dari data resmi BPS provinsi setempat:
- 1Syarat 1 (50% Rata-rata Konsumsi): Jika pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita di Jawa Barat tercatat Rp2.320.000 per bulan, maka 50% nilainya adalah Rp1.160.000.
- 2Syarat 2 (125% Garis Kemiskinan): Jika garis kemiskinan provinsi tercatat Rp520.000 per kapita per bulan, maka nilai 125% adalah:
> 1,25 × Rp520.000 = Rp650.000
Nilai yang berlaku sebagai patokan gaji pokok minimum adalah angka yang lebih tinggi di antara keduanya, yaitu Rp1.160.000 per bulan untuk pekerja penuh waktu (40 jam kerja per minggu).
Jika pengusaha membayar di bawah nilai tersebut, klausul pengupahan dalam perjanjian kerja batal demi hukum. Jika terjadi perselisihan hak, pekerja berhak menuntut pemenuhan upah layak ke pengadilan hubungan industrial.
Pasal 36 PP No. 36 Tahun 2021 menegaskan bahwa kesepakatan upah usaha mikro dan kecil wajib dibuat secara tertulis dalam Perjanjian Kerja (PKWT atau PKWTT). Kesepakatan lisan tidak memiliki kekuatan pembuktian di hadapan mediator Disnaker maupun hakim PHI.
Pembagian Komponen Upah Menurut Regulasi
Gaji yang diterima karyawan wajib dipisahkan ke dalam komponen terstruktur sesuai Pasal 94 UU Ketenagakerjaan:
- 1Upah Pokok: Komponen dasar imbalan kerja. Besaran upah pokok minimal 75% dari jumlah upah tetap (gaji pokok + tunjangan tetap).
- 2Tunjangan Tetap: Tunjangan yang jumlahnya tetap dan dibayar teratur tanpa dipengaruhi kehadiran atau pencapaian target, seperti tunjangan masa kerja atau tunjangan keahlian.
- 3Tunjangan Tidak Tetap: Kompensasi yang besarannya dipengaruhi oleh kehadiran atau performa harian, seperti uang makan harian dan uang transportasi harian.
Pemisahan ini penting karena mempengaruhi hak normatif ketenagakerjaan lainnya:
- •Dasar Upah Lembur: Mengacu pada PP 35/2021, dasar perhitungan lembur per jam adalah 1/173 × (Upah Pokok + Tunjangan Tetap). Tunjangan kehadiran tidak boleh dimasukkan ke dalam pembagi lembur. Penjelasan teknisnya dapat dibaca di Standar Gaji dan Rumus Upah Lembur Karyawan Toko & Kafe UMKM Sesuai PP 35/2021.
- •Iuran BPJS Ketenagakerjaan: Usaha mikro wajib mendaftarkan pekerja sekurang-kurangnya ke program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta bertahap ke Jaminan Hari Tua (JHT). Rincian persentase potongannya tersedia di Panduan Lengkap Iuran BPJS Ketenagakerjaan UMKM: Rumus, Persentase, dan Denda Keterlambatan.
- •Pemotongan Pajak PPh 21: Perhitungan pajak penghasilan karyawan menggunakan mekanisme Tarif Efektif Rata-rata (TER). Contoh simulasinya dapat dilihat di Cara Hitung PPh 21 TER 2024 untuk Karyawan Tetap UMKM Lengkap Contoh Kasus.
Simulasi Penghitungan Payroll Kafe di Kota Bandung
Berikut contoh penerapan struktur upah legal pada unit usaha mikro agar arus kas operasional tetap sehat:
Profil Usaha
- •Bentuk Usaha: Kedai Kopi (Usaha Mikro Perorangan)
- •Lokasi: Kota Bandung, Jawa Barat (UMK Resmi = Rp4.482.914)
- •Omzet Rata-rata: Rp65.000.000 per bulan
- •Jumlah Staf: 4 Barista (PKWT, 6 hari kerja/minggu, 7 jam/hari = 42 jam kerja per minggu)
Beban Jika Memakai Standar UMK Korporasi
Jika kafe ini membayar upah setara UMK Kota Bandung penuh, biaya upah pokok untuk 4 staf mencapai:
Beban tersebut menghabiskan 27,6% omzet kotor sebelum menghitung lembur dan BPJS, sehingga dapat mengancam kelangsungan operasional kafe rintisan.
Struktur Upah Berbasis Kesepakatan Tertulis
Dengan mengacu pada batas bawah konsumsi Jawa Barat (~Rp1.160.000), pemilik usaha dan barista menyepakati rincian gaji berikut:
| Komponen Upah | Nominal per Orang (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|
| Gaji Pokok | 2.200.000 | Memenuhi batas >50% rata-rata konsumsi provinsi |
| Tunjangan Jabatan (Tetap) | 200.000 | Tunjangan keahlian operasional barista |
| Uang Makan & Transport (Variabel) | 520.000 | Rp20.000/hari × 26 hari kehadiran riil |
| Total Upah Dasar Bulanan | 2.920.000 | Sah sesuai skema upah usaha mikro dan kecil |
Perhitungan Jam Lembur Reguler
Jadwal operasional kafe adalah 42 jam per minggu (terdapat kelebihan 2 jam per minggu atau 8 jam per bulan di atas batas reguler 40 jam):
- •Upah Lembur per Jam:
> 1/173 × (Rp2.200.000 + Rp200.000) = 1/173 × Rp2.400.000 = Rp13.872,83 per jam
- •Upah Lembur 8 Jam (2 jam/minggu pada hari kerja: tarif 1,5x di jam pertama dan 2,0x di jam kedua):
Jam pertama: 4 hari × 1,5 × Rp13.872,83 = Rp83.237 Jam kedua: 4 hari × 2,0 × Rp13.872,83 = Rp110.983 * Total upah lembur per staf = Rp194.220 per bulan
Beban BPJS Ketenagakerjaan (Dasar Upah Rp2.400.000)
- •JKK (0,24% tanggungan perusahaan): Rp5.760
- •JKM (0,30% tanggungan perusahaan): Rp7.200
- •JHT Perusahaan (3,7%): Rp88.800
- •JHT Pekerja (2%): Rp48.000 (dipotong dari slip gaji karyawan)
Rekapitulasi Gaji dan Biaya Tenaga Kerja
- •Gaji kotor + lembur: Rp2.920.000 + Rp194.220 = Rp3.114.220
- •Potongan iuran JHT pekerja: Rp48.000
- •Gaji bersih per barista: Rp3.066.220
- •Total biaya tenaga kerja per barista:
> Rp3.114.220 + Rp5.760 + Rp7.200 + Rp88.800 = Rp3.215.980
Total pengeluaran payroll untuk 4 barista adalah sekitar Rp12,86 juta per bulan (19,8% omzet). Struktur ini memenuhi batas legalitas PP 36/2021, menjaga arus kas usaha, serta menjamin hak perlindungan pekerja.
4 Kekeliruan Penggajian yang Sering Terjadi di UMKM
Banyak perselisihan kerja di Disnaker terjadi akibat kesalahan administrasi berikut:
1. Meniadakan Uang Lembur Karena Merasa Sudah Sistem Kesepakatan
Pasal 90B UU Cipta Kerja hanya mengecualikan batas minimum upah bulanan pokok, bukan menghapus kewajiban pembayaran lembur. Jika jam kerja melebihi 40 jam dalam seminggu, lembur wajib dibayarkan sesuai formula PP 35/2021.
2. Memotong Gaji Karyawan Secara Sepihak
Pemotongan gaji karena barang hilang, piring pecah, atau keterlambatan sering dilakukan tanpa aturan baku. Berdasarkan Pasal 65 PP No. 36 Tahun 2021, total pemotongan upah bulanan untuk denda atau ganti rugi maksimal 50% dari penghasilan yang diterima pekerja, dan mekanismenya wajib tertulis dalam kontrak kerja.
3. Tidak Memberikan Slip Gaji Rinci
Bukti transfer bank tanpa slip gaji tertulis tidak cukup di mata hukum ketenagakerjaan. Tanpa rincian komponen upah pokok, tunjangan, lembur, dan potongan iuran, pengusaha berada di posisi sulit saat menghadapi klaim sepihak terkait kekurangan upah.
4. Mempekerjakan Staf Harian Lepas Tanpa Batas Waktu
Banyak toko dan resto mempekerjakan karyawan dengan status harian lepas berkepanjangan. Berdasarkan Pasal 10 PP No. 35 Tahun 2021, pekerja harian lepas yang bekerja 21 hari atau lebih per bulan selama 3 bulan berturut-turut otomatis berubah statusnya menjadi karyawan tetap (PKWTT) demi hukum.
Mengelola Penggajian UMKM Secara Otomatis dengan BosGaji
Menghitung jam kerja, kelebihan lembur bertingkat (pengali 1,5x dan 2x), potongan iuran BPJS, dan PPh 21 TER secara manual di lembar kerja Excel menyita waktu operasional dan rentan salah hitung.
Melalui aplikasi payroll BosGaji, pengelolaan penggajian bisnis Anda dapat berjalan teratur dan sesuai standar:
- •Struktur Upah Sesuai Regulasi: Kelola gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan kehadiran karyawan dalam satu panel terpadu sesuai ketentuan PP 36/2021.
- •Perhitungan Lembur Otomatis: Integrasi fitur absensi GPS BosGaji mencatat jam masuk dan pulang staf secara presisi. Kelebihan jam kerja di atas 40 jam langsung dikonversi menjadi nominal uang lembur sesuai formula 1/173.
- •Potongan BPJS dan Pajak Akurat: Perhitungan porsi iuran perusahaan dan pekerja terpisah secara otomatis, lengkap dengan simulasi PPh 21 TER sesuai ketentuan pajak terkini.
- •Distribusi Slip Gaji Digital: Slip gaji terkirim langsung ke ponsel karyawan setiap tanggal gajian, memastikan transparansi dan menjadi dokumentasi kepatuhan yang rapi bagi usaha Anda.
Tinggalkan Perhitungan Payroll Manual & Rumus Rumit
Aplikasi BosGaji menghitung otomatis PPh 21 TER 2024, BPJS Ketenagakerjaan, upah lembur, dan menerbitkan slip gaji karyawan dalam hitungan detik.