Panduan Lengkap Iuran BPJS Ketenagakerjaan UMKM: Rumus, Persentase, dan Denda Keterlambatan
Mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan adalah kewajiban hukum pemberi kerja berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011. Pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sering kali keliru dalam dua hal: menanggung seluruh iuran dari kas bisnis sendiri, atau sebaliknya memotong gaji karyawan untuk pos yang seharusnya menjadi beban perusahaan.
Besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dihitung dari upah bulanan, yaitu jumlah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Bagi pelaku usaha yang menyepakati struktur upah berdasarkan regulasi upah minimum, Anda dapat melihat rujukan dasar upah pada panduan standar upah dan ketentuan UMK.
1. Usaha Mikro: Wajib mengikutsertakan pekerja sekurang-kurangnya dalam 2 program: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
2. Usaha Kecil: Wajib mengikutsertakan pekerja sekurang-kurangnya dalam 3 program: JKK, JKM, dan Jaminan Hari Tua (JHT).
3. Usaha Menengah & Besar: Wajib mengikutsertakan pekerja dalam 4 program lengkap: JKK, JKM, JHT, dan Jaminan Pensiun (JP).
Jika usaha mikro dan kecil ingin pekerjanya berhak memperoleh manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai PP No. 37 Tahun 2021, perusahaan harus mendaftarkan pekerjanya minimal pada 4 program: JKN (BPJS Kesehatan), JKK, JKM, dan JHT.
Rincian 4 Program BPJS Ketenagakerjaan dan Persentase Iuran
Berikut pembagian persentase iuran resmi segmen Penerima Upah (PU) berdasarkan regulasi pemerintah:
| Program Jaminan | Ditanggung Perusahaan | Dipotong dari Gaji Pekerja | Total Iuran | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|
| Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) | 0,24% - 1,74% | 0,00% | 0,24% - 1,74% | PP No. 44/2015 |
| Jaminan Kematian (JKM) | 0,30% | 0,00% | 0,30% | PP No. 44/2015 |
| Jaminan Hari Tua (JHT) | 3,70% | 2,00% | 5,70% | PP No. 46/2015 jo. PP No. 60/2015 |
| Jaminan Pensiun (JP) | 2,00% | 1,00% | 3,00% | PP No. 45/2015 |
Tarif JKK dikelompokkan ke dalam lima tingkat risiko lingkungan kerja:
- •Sangat Rendah (0,24%): Kantor administrasi, jasa konsultasi, toko pakaian, dan ritel modern.
- •Rendah (0,54%): Kafe, restoran, bengkel motor kecil, dan industri rumahan ringan.
- •Sedang (0,89%): Percetakan, jasa katering skala sedang, dan bengkel bubut.
- •Tinggi (1,27%): Industri mebel kayu, konstruksi ringan, dan pergudangan logistik.
- •Sangat Tinggi (1,74%): Pengecoran logam, pertambangan, dan pabrik kimia.
Program JKK dan JKM dibiayai penuh oleh pemberi kerja. Pengusaha dilarang memotong gaji pekerja untuk membayar iuran dua program ini. Sebaliknya, iuran JHT dan JP ditanggung bersama antara pengusaha dan karyawan melalui pemotongan slip gaji bulanan.
Batas Maksimal Upah (Capping) Jaminan Pensiun
Program Jaminan Pensiun (JP) memiliki batas atas upah (wage ceiling) yang dievaluasi setiap tahun berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 PP No. 45 Tahun 2015.
Batas maksimal upah untuk perhitungan iuran JP adalah:
- •Tahun 2026: Rp 11.086.300 per bulan (berlaku sejak 1 Maret 2026).
- •Tahun 2025: Rp 10.547.400 per bulan.
- •Tahun 2024: Rp 10.042.300 per bulan.
Jika seorang manajer operasional di usaha Anda menerima upah Rp 15.000.000 per bulan:
- •Dasar perhitungan iuran JP dibatasi sebesar Rp 11.086.300. Potongan gaji pekerja (1%) adalah Rp 110.863, dan beban perusahaan (2%) adalah Rp 221.726. Total iuran JP maksimal Rp 332.589 per bulan.
- •Program JHT, JKK, dan JKM tidak memiliki batas atas upah. Iuran ketiga program tersebut tetap dihitung penuh dari upah riil Rp 15.000.000.
Simulasi Perhitungan Slip Gaji Karyawan UMKM
Sebagai ilustrasi konkret, ambil contoh seorang teknisi bernama Hendra di bengkel motor rintisan dengan upah tetap Rp 4.500.000 per bulan. Bengkel ini terdaftar pada tingkat risiko kerja rendah (tarif JKK 0,54%).
Berikut perbandingan kewajiban iuran jika bengkel mendaftar program wajib usaha mikro (2 program) dibanding paket lengkap (4 program):
Skenario 1: Usaha Mikro (Wajib 2 Program: JKK dan JKM)
Pemberi kerja usaha mikro yang belum memiliki kapasitas dana pensiun wajib mendaftarkan minimal 2 program:
- •Beban JKK ditanggung bengkel (0,54%): Rp 24.300
- •Beban JKM ditanggung bengkel (0,30%): Rp 13.500
- •Total biaya tambahan perusahaan: Rp 37.800 per bulan.
- •Potongan dari slip gaji teknisi: Rp 0 (tanpa potongan BPJS TK).
- •Gaji bersih yang dibawa pulang Hendra: Rp 4.500.000.
Skenario 2: Paket Lengkap 4 Program (JKK, JKM, JHT, dan JP)
Jika usaha bengkel telah berkembang atau berstatus usaha kecil/menengah yang mengikutkan seluruh program:
1. Beban yang Dibayarkan Perusahaan (Pemberi Kerja):
- •JKK: 0,54% x Rp 4.500.000 = Rp 24.300
- •JKM: 0,30% x Rp 4.500.000 = Rp 13.500
- •JHT: 3,70% x Rp 4.500.000 = Rp 166.500
- •JP: 2,00% x Rp 4.500.000 = Rp 90.000
- •Total Beban Perusahaan: Rp 294.300 per bulan.
2. Beban yang Dipotong dari Gaji Hendra:
- •JHT: 2,00% x Rp 4.500.000 = Rp 90.000
- •JP: 1,00% x Rp 4.500.000 = Rp 45.000
- •Total Potongan Gaji Karyawan: Rp 135.000 per bulan.
Gaji bersih (take-home pay) Hendra setelah dipotong BPJS Ketenagakerjaan adalah Rp 4.500.000 - Rp 135.000 = Rp 4.365.000. Nilai ini belum memperhitungkan potongan pajak penghasilan karyawan, yang dapat Anda hitung melalui panduan cara hitung PPh 21 TER 2024. Jika Hendra bekerja melebihi jam kerja standar, hitung uang lembur terpisah menggunakan aturan standar lembur PP 35/2021.
Batas Waktu Pembayaran, Denda, dan Sanksi Hukum
Pemberi kerja wajib menyetorkan seluruh iuran BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 setiap bulan berikutnya melalui saluran perbankan atau Virtual Account Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP).
- Denda Keterlambatan 2%: Pasal 21 PP No. 44/2015, Pasal 28 PP No. 45/2015, dan Pasal 21 PP No. 46/2015 menetapkan denda sebesar 2% per bulan keterlambatan dari total iuran yang menunggak. Denda ini wajib dibayar oleh pemberi kerja dan tidak boleh dipotong dari upah karyawan.
- Kewajiban Penggantian Biaya Medis: Berdasarkan Pasal 25 PP No. 44/2015, jika terjadi kecelakaan kerja saat status iuran menunggak, BPJS Ketenagakerjaan tidak menanggung klaim perawatan. Pemberi kerja wajib menanggung sendiri seluruh biaya pengobatan, santunan cacat, atau santunan kematian karyawan sesuai standar manfaat BPJS.
- Sanksi Administratif TMP2T: Menurut PP No. 86 Tahun 2013, perusahaan yang tidak patuh dapat dikenai sanksi administratif bertahap, mulai dari teguran tertulis, denda administratif, hingga sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T) seperti pembekuan izin usaha, izin mendirikan bangunan/PBG, dan larangan mengikuti tender pengadaan pemerintah.
Kelola Iuran BPJS Karyawan Tanpa Kesalahan Hitung
Menghitung potongan persentase dengan pecahan desimal seperti 0,24% atau 3,70% secara manual di spreadsheet rentan keliru, terutama saat ada karyawan masuk tengah bulan atau memiliki komponen upah berbeda.
Gunakan aplikasi payroll BosGaji untuk mengotomatisasi seluruh proses penggajian tim Anda. Sistem BosGaji memisahkan komponen tanggungan perusahaan dan potongan karyawan secara presisi sesuai regulasi BPJS dan Kemnaker, lengkap dengan rincian slip gaji WhatsApp otomatis serta rekap transfer bank sekali klik. Anda dapat mengecek kemampuan sistem di fitur otomatisasi payroll dan BPJS atau langsung mendaftar di pilihan paket harga BosGaji dengan kuota gratis 5 karyawan selamanya.
Tinggalkan Perhitungan Payroll Manual & Rumus Rumit
Aplikasi BosGaji menghitung otomatis PPh 21 TER 2024, BPJS Ketenagakerjaan, upah lembur, dan menerbitkan slip gaji karyawan dalam hitungan detik.