Cara Hitung PPh 21 TER 2024 untuk Karyawan Tetap UMKM Lengkap Contoh Kasus
Mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) bagi karyawan tetap menggunakan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Dasar hukum pemotongan ini berpijak pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 dan pedoman teknis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168 Tahun 2023.
Skema TER menyederhanakan perhitungan pajak bulanan. Pada masa pajak Januari sampai November, perusahaan cukup mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan persentase tarif TER sesuai status PTKP pekerja. Perusahaan tidak perlu lagi menghitung biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP secara rumit di setiap periode gajian bulanan.
Skema TER bukan tarif baru yang menaikkan beban pajak tahunan pekerja. TER Bulanan murni berfungsi sebagai metode angsuran pajak dari bulan Januari hingga November. Saat masa pajak Desember tiba (atau masa ketika karyawan berhenti bekerja), pemotongan kembali menggunakan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh untuk menghitung rekonsiliasi akhir tahun.
3 Kategori TER Bulanan dan Status PTKP
Penentuan tarif TER Bulanan mengacu pada status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) masing-masing pekerja pada awal tahun pajak kalender:
| Kategori TER | Status PTKP Pekerja | Nilai PTKP Setahun | Batas Bebas Pajak (Tarif 0%) |
|---|---|---|---|
| Kategori A | TK/0, TK/1, K/0 | Rp 54.000.000 - Rp 58.500.000 | Bruto sebulan s.d. Rp 5.400.000 |
| Kategori B | TK/2, TK/3, K/1, K/2 | Rp 63.000.000 - Rp 67.500.000 | Bruto sebulan s.d. Rp 6.200.000 |
| Kategori C | K/3 | Rp 72.000.000 | Bruto sebulan s.d. Rp 6.600.000 |
Keterangan status PTKP:
- •TK/0: Tidak Kawin tanpa tanggungan (PTKP Rp 54.000.000)
- •TK/1: Tidak Kawin dengan 1 tanggungan (PTKP Rp 58.500.000)
- •K/0: Kawin tanpa tanggungan (PTKP Rp 58.500.000)
- •TK/2: Tidak Kawin dengan 2 tanggungan (PTKP Rp 63.000.000)
- •TK/3: Tidak Kawin dengan 3 tanggungan (PTKP Rp 67.500.000)
- •K/1: Kawin dengan 1 tanggungan (PTKP Rp 63.000.000)
- •K/2: Kawin dengan 2 tanggungan (PTKP Rp 67.500.000)
- •K/3: Kawin dengan 3 tanggungan (PTKP Rp 72.000.000)
Tabel Cuplikan Tarif TER Kategori A (Rentang Upah UMKM)
Berikut tarif pemotongan TER Kategori A untuk rentang penghasilan bruto yang umum diterima pekerja sektor UMKM:
| Penghasilan Bruto Sebulan (Rp) | Tarif TER Kategori A | Estimasi Potongan Pajak Bulanan |
|---|---|---|
| Sampai dengan Rp 5.400.000 | 0% | Rp 0 |
| Di atas Rp 5.400.000 s.d. Rp 5.650.000 | 0,25% | Rp 13.500 - Rp 14.125 |
| Di atas Rp 5.650.000 s.d. Rp 5.950.000 | 0,50% | Rp 28.250 - Rp 29.750 |
| Di atas Rp 5.950.000 s.d. Rp 6.300.000 | 0,75% | Rp 44.625 - Rp 47.250 |
| Di atas Rp 6.300.000 s.d. Rp 6.750.000 | 1,00% | Rp 63.000 - Rp 67.500 |
| Di atas Rp 6.750.000 s.d. Rp 7.500.000 | 1,25% | Rp 84.375 - Rp 93.750 |
| Di atas Rp 7.500.000 s.d. Rp 8.550.000 | 1,50% | Rp 112.500 - Rp 128.250 |
| Di atas Rp 8.550.000 s.d. Rp 9.650.000 | 1,75% | Rp 149.625 - Rp 168.875 |
| Di atas Rp 9.650.000 s.d. Rp 10.050.000 | 2,00% | Rp 193.000 - Rp 201.000 |
| Di atas Rp 10.050.000 s.d. Rp 10.500.000 | 2,25% | Rp 226.125 - Rp 236.250 |
Jika karyawan berstatus TK/0 memperoleh penghasilan bruto di bawah Rp 5.400.000 per bulan, tarif TER adalah 0%, sehingga tidak ada pemotongan pajak penghasilan bulanan.
Komponen Penghasilan Bruto Karyawan
Sebelum mengalikan tarif, pemilik usaha wajib menghitung total seluruh komponen penghasilan bruto bulanan karyawan.
Komponen yang menambah penghasilan bruto bulanan:
- •Gaji pokok, wajib memenuhi standar upah minimum wilayah (lihat daftar ketetapan UMR dan UMK terbaru)
- •Tunjangan tetap (seperti tunjangan jabatan dan tunjangan keahlian)
- •Tunjangan tidak tetap (uang makan harian dan tunjangan kehadiran)
- •Upah lembur (sesuai tata cara perhitungan upah lembur karyawan kafe dan toko)
- •Premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja: BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja / JKK (0,24% - 1,74%) dan Jaminan Kematian / JKM (0,30%)
- •Premi asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan 4%) yang ditanggung perusahaan
Komponen yang tidak menambah penghasilan bruto bulanan:
- •Iuran Jaminan Hari Tua / JHT (3,7%) dan Jaminan Pensiun / JP (2%) yang dibayarkan oleh perusahaan bukan penambah bruto objek pajak bulanan.
- •Iuran JHT (2%) dan JP (1%) yang dipotong dari gaji karyawan berfungsi sebagai faktor pengurang penghasilan neto saat perhitungan akhir tahun di masa Desember.
Rumus Pemotongan Bulanan (Januari - November)
Perhitungan PPh 21 dari masa Januari sampai November menggunakan formula berikut:
PPh 21 Bulanan = Penghasilan Bruto Sebulan × Tarif Efektif Rata-Rata (TER)
Pemotongan bulanan dilakukan langsung dari total penerimaan bruto tanpa memperhitungkan batas PTKP maupun biaya jabatan di bulan berjalan.
Simulasi Kasus Nyata: Karyawan Kafe UMKM
Berikut simulasi riil pada usaha kuliner di Solo dengan karyawan bernama Rizky:
- •Status PTKP: Belum Menikah, tanpa tanggungan (TK/0) -> Kategori A
- •Gaji Pokok: Rp 6.000.000
- •Tunjangan Makan & Transportasi: Rp 800.000
- •Upah Lembur Rata-Rata: Rp 450.000
- •Premi JKK & JKM dibayar kantor: Rp 35.000
- •Iuran BPJS Ketenagakerjaan dibayar pekerja: JHT 2% (Rp 120.000) dan JP 1% (Rp 60.000), total pengurang gaji Rp 180.000/bulan
1. Perhitungan Masa Pajak Januari sampai November (Skema TER)
- •Penghasilan Bruto Bulanan: Rp 6.000.000 + Rp 800.000 + Rp 450.000 + Rp 35.000 = Rp 7.285.000
- •Tarif TER Kategori A: Penghasilan bruto Rp 7.285.000 berada pada rentang di atas Rp 6.750.000 sampai Rp 7.500.000, sehingga berlaku tarif 1,25%.
- •Potongan PPh 21 Per Bulan: Rp 7.285.000 × 1,25% = Rp 91.062
- •Total PPh 21 Terpotong Selama 11 Bulan (Januari - November): 11 × Rp 91.062 = Rp 1.001.682
Slip gaji Rizky dari Januari sampai November akan memotong PPh 21 sebesar Rp 91.062 per bulan.
2. Perhitungan Ulang Masa Pajak Desember (Tarif Pasal 17 UU HPP)
Pada masa pajak Desember, skema TER tidak digunakan lagi. Perusahaan wajib menghitung PPh 21 terutang setahun penuh menggunakan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan sebagaimana diubah oleh UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Berikut langkah perhitungan ulang masa pajak Desember:
- •Langkah 1 (Penghasilan Bruto Setahun): 12 bulan × Rp 7.285.000 = Rp 87.420.000
- •Langkah 2 (Pengurang Penghasilan Bruto):
- Biaya Jabatan (5% × Rp 87.420.000) = Rp 4.371.000 (tidak melebihi batas maksimal Rp 6.000.000 setahun) - Iuran JHT & JP pekerja setahun (12 × Rp 180.000) = Rp 2.160.000 - Total Pengurang = Rp 4.371.000 + Rp 2.160.000 = Rp 6.531.000
- •Langkah 3 (Penghasilan Neto Setahun): Rp 87.420.000 - Rp 6.531.000 = Rp 80.889.000
- •Langkah 4 (Penghasilan Kena Pajak / PKP):
- Penghasilan Neto Setahun - PTKP TK/0 - Rp 80.889.000 - Rp 54.000.000 = Rp 26.889.000
- •Langkah 5 (PPh 21 Terutang Setahun Sesuai Tarif Pasal 17 UU HPP):
- Lapisan 1 (PKP s.d. Rp 60.000.000 tarif 5%): - 5% × Rp 26.889.000 = Rp 1.344.450
- •Langkah 6 (Potongan PPh 21 Masa Desember):
- PPh 21 Terutang Setahun - PPh 21 Terpotong (Januari s.d. November) - Rp 1.344.450 - Rp 1.001.682 = Rp 342.768
Potongan PPh 21 pada slip gaji Rizky di bulan Desember adalah Rp 342.768. Total potongan pajak selama 12 bulan (Rp 1.001.682 + Rp 342.768) tepat bernilai Rp 1.344.450, sesuai dengan kewajiban pajak tahunan riil.
Lapisan Tarif Progresif Pasal 17 Ayat (1) Huruf a UU HPP
Berikut lapisan tarif pajak penghasilan orang pribadi yang digunakan sebagai acuan perhitungan masa pajak terakhir:
| Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun | Tarif Pajak |
|---|---|
| Sampai dengan Rp 60.000.000 | 5% |
| Di atas Rp 60.000.000 s.d. Rp 250.000.000 | 15% |
| Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000 | 25% |
| Di atas Rp 500.000.000 s.d. Rp 5.000.000.000 | 30% |
| Di atas Rp 5.000.000.000 | 35% |
Ketentuan Lebih Bayar di Masa Desember
Jika seorang karyawan mengalami penurunan upah di tengah tahun atau berhenti bekerja sebelum akhir tahun, akumulasi potongan TER dari bulan Januari sampai November bisa menghasilkan nilai yang lebih besar daripada PPh 21 terutang setahun.
Berdasarkan PMK No. 168/2023 Pasal 15 ayat (7):
- •Kelebihan pemotongan wajib dikembalikan oleh perusahaan kepada karyawan bersangkutan bersamaan dengan penyerahan Bukti Pemotongan 1721-A1.
- •Pengembalian dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir.
- •Perusahaan dapat mengkompensasikan nilai lebih bayar tersebut pada SPT Masa PPh 21 masa pajak berikutnya, sehingga arus kas usaha tetap aman.
Batas Waktu Setor dan Lapor Pajak Karyawan
Pemilik UMKM wajib mematuhi tenggat administrasi perpajakan setiap bulan:
- •Penyetoran PPh 21: Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ke kas negara melalui pembuatan kode billing di portal DJP Online.
- •Pelaporan SPT Masa PPh 21: Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya melalui aplikasi e-Bupot 21/26 DJP Online.
- •Penerbitan Bukti Potong: Perusahaan wajib menerbitkan bukti potong bulanan untuk masa Januari sampai November, serta formulir bukti potong 1721-A1 di akhir tahun kalender atau saat pekerja berhenti bekerja.
Otomasi Pajak Payroll Tanpa Rumus Manual
Menghitung persentase TER dan iuran BPJS secara manual untuk belasan karyawan dengan upah lembur yang dinamis memakan waktu dan rentan salah hitung. Memasuki bulan Desember, beban administrasi semakin besar karena tim penggajian harus merekapitulasi data 12 bulan untuk menghitung biaya jabatan dan tarif progresif Pasal 17.
Melalui aplikasi payroll BosGaji, seluruh perhitungan PPh 21 skema TER bulanan, potongan BPJS Ketenagakerjaan, hingga penyesuaian otomatis di masa pajak Desember selesai dalam hitungan detik. Slip gaji digital langsung terbit dan siap dibagikan ke WhatsApp karyawan. Anda juga dapat menggunakan kalkulator ROI payroll BosGaji untuk menghitung langsung efisiensi operasional usaha Anda.
Tinggalkan Perhitungan Payroll Manual & Rumus Rumit
Aplikasi BosGaji menghitung otomatis PPh 21 TER 2024, BPJS Ketenagakerjaan, upah lembur, dan menerbitkan slip gaji karyawan dalam hitungan detik.